[ad_1]
Turki mengecam keputusan Serbia memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Serbia diketahui berencana membuka kedutaan besar di Yerusalem, pasca kesepakatan normalisasi dengan Kosovo yang ditengahi Amerika Serikat.
Turki menganggap keputusan itu melanggar resolusi PBB, sebab sampai saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum terpecahkan.
“Kami menyerukan semua negara untuk mematuhi resolusi PBB, menghormati status sejarah dan hukum Yerusalem, dan menahan diri dari langkah-langkah yang akan membuat resolusi konflik Israel-Palestina semakin sulit,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan tertulis.
Pernyataan itu menyebutkan bahwa aneksasi Yerusalem oleh Israel ditolak oleh komunitas internasional dan PBB.
“Telah berulang kali ditekankan dalam berbagai resolusi PBB bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ujar Kemlu Turki seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Turki menegaskan bahwa setiap negara yang membuka kedutaan di Yerusalem merupakan pelanggaran hukum internasional.
Tanggapan Turki datang setelah Presiden AS Donald Trump pada Jumat mengumumkan bahwa Serbia setuju untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada Juli 2021
Kesepakatan itu dicapai dalam dua hari pertemuan antara Trump, dengan Presiden Serbia Aleksander Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti, di Washington D.C., pada akhir pekan lalu.
Ketiga pemimpin sepakat mengakhiri pertikaian dan bekerja sama dalam sejumlah sektor perekonomian, seperti menggaet penanam modal hingga membuka lapangan pekerjaan baru.
Serbia dan Kosovo menandatangani perjanjian terpisah dengan AS di mana Serbia setuju untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kosovo dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan dan menjalin hubungan diplomatik.
Serbia sendiri telah membuka kantor dagang di Yerusalem pada September ini.
Sampai saat ini ada empat negara, termasuk AS dan Guatemala, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur yang direbut dan diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967 sebagai ibu kota mereka jika kelak merdeka.
Kosovo menyatakan merdeka dari Serbia pada 2008, sembilan tahun setelah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar serangan udara terhadap Serbia selama 78 hari supaya berhenti memburu etnis Albania di Kosovo. Sebagian besar negara blok Barat mengakui kemerdekaan Kosovo.
Akan tetapi, Serbia dan dua sekutunya, Rusia serta China, sampai saat ini tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Hal itu membuat hubungan kedua pemerintah memburuk setelah perang berkecamuk di kawasan Balkan sepanjang 1990-an setelah Uni Soviet runtuh.
(dea)
[Gambas:Video CNN]
[ad_2]
