[ad_1]
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku yakin Arab Saudi akan mengikuti langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut dia, Saudi akan melakukannya pada waktu yang tepat.
Kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa Saudi merupakan salah satu negara yang punya peluang membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Keyakinan itu disampaikan Trump setelah ia berbicara dengan Raja Salman.
“Ada banyak negara yang akan bergabung dengan kami, dan mereka akan segera bergabung dengan kami,” kata Trump beberapa jam setelah Bahrain dan UEA secara resmi menandatangani dokumen normalisasi hubungan dengan Israel, Selasa (15/9) waktu setempat seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Menurut Trump ada sekitar delapan atau sembilan negara yang bakal menyusul jejak UEA dan Bahrain.
“Saya pikir 7 atau 8 atau 9. Akan banyak negara lain yang bergabung dengan kami, termasuk yang besar,” katanya.
Trump juga mengatakan bahwa perjanjian damai antara Israel, UEA, dan Bahrain itu akan mengakhiri konflik dan perpecahan di kawasan Timur Tengah.
“Berkat keberanian para pemimpin dari ketiga negara ini, kami mengambil langkah besar menuju masa depan di mana orang-orang dari semua agama dan latar belakang hidup bersama dalam damai dan kemakmuran,” kata Trump.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020.
Selain perjanjian bilateral yang ditandatangani antara Israel dan negara-negara Arab, ketiganya dan AS menandatangani pakta bersama yang disebut Trump dan pemerintahannya sebagai “Abraham Accords.”
Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Alzayani menggambarkan perjanjian itu sebagai langkah awal untuk membangun perdamaian yang lebih besar di kawasan.
“Sekarang adalah kewajiban kita untuk bekerja secara aktif untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif dan abadi untuk konflik Palestina-Israel akan menjadi fondasi, landasan perdamaian seperti itu,” ujarnya.
Kesepakatan normalisasi itu menuai kecaman publik Palestina. Mereka menyebut kesepakatan tidak mengakomodir kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.
Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip “tanah untuk perdamaian” dan bukan “perdamaian untuk perdamaian” seperti yang dipertahankan Israel.
(dea)
[Gambas:Video CNN]
[ad_2]
