Caption foto : Anggota Komisi I DPR Papua Emus Gwijangge
Jayapura (papuapost.co)-Salah satu legislator Papua asal Nduga Emus Gwijangge meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden untuk memindahkan masyarakat Nduga ke Tempat lain agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang selama ini terjadi di Nduga.
“Secara pribadi saya merasa kecewa atas kejadian yang baru terjadi di Nduga yang menewaskan dua orang warga sipil, saya juga mau bertanya apakah Presiden punya dendam pribadi dengan orang Nduga kalau memang begitu lebih baik kita pindahkan masyarakat Nduga saja dari sana, mungkin ke PNG atau Australia saja masyarakat ini juga adalah warga negara jadi harus di perhatikan” ungkapnya, Rabu (22/7/2020)
Menurutnya saat ini jumlah suku asli Nduga semakin sedikit apalagi di tambah dengan konflik yang berkepanjangan antarantni/Polri dan TPN-PB.
“Kami mengakui menjaga keamanan itu adalah tugas mereka aparat, namun semua tindakan mereka di lapangan haruslah sesuai SOP yang ada, tidak harus membabi. buta sehingga tidak bisa membedakan antara masyarakat dan OPM,”ujar Emus
Apalagi selama dua tahun selama ini aparat masih terus melakukan pengejaran terhadap Egyanus Kogeya dan jika aparat menangkap anggota atau Egyanus sendiri secara hidup hidup pihaknya pun ikut mendukung hal tersebut.
“Silahkan saja kalau aparat dan kelopok OPM mau saling berperang tetapi harus melihat ada masyarakat di sekitar,jangan sampai ini masuk dalam hukum internasional karena ini bisa di kategorikan pelanggaran HAM terberat,”ucapnya
Emus mengatakan jika aparat ingin melakukan penegakan hukum dirinya selaku warga negara Indonesia sangat mendukung, Hanya saja sebagai aparat tidak bisa sewenang wenang melakukan kekerasan bahkan dengan sengaja menghilangkan nyawa manusia.
“Saya harap Panglima bisa menindak anggotanya yang sewenang wenang di lapangan yang berlaku di luar SOP tni/Polri bila perlu di pecat terutama bagi mereka yang non organik,” kata Emus sebagai anggota komisi I yang membidangi Hukum dan HAM, Pemerintahan.
Dan alangkah baiknya jika Presiden fokus pada masalah berakhirnya otsus dan jangan menciptakan masalah baru di Papua,apalagi masih dalam pandemi Covid-19.
“Lebih baik Presiden fokus saja dengan 5 bulan ke depan dalam menghadapi berakhirnya otsus di Papua tidak usah mau menciptakan masalah baru lagi ke masyarakat yang tidak tau apa apa langsung di tembak sembarang,”lanjut Emus
Sehingga Ia berharap agar kasus ini cepat terungkap dan tni bisa menunjukan bukti buktinya kepada masyarakat apakah benar kedua korban adalah anggota OPM ataukah masyarskat sipil.
“Kami butuh bukti ya,dan kalaupun mereka berdia ini terbukti anggota OPM kan tidak harus di bunuh berarti itu sudah melakukan pelangaran HAM dalam UU internasional,”harap Emus yang juga sebagai ketua Bapemperda DPR Papua
Emus juga meragukan akan kinerja Preside jokowi yang di anggap tidak bisa menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Papua di bandingkan dengan kepemimpinan Preseden sebelumnya yang lebih komperarif dalam menjaga keamanan negara Indonesia.
“Saya ragu apa yang akan di lakukan Jpkowi jika otsus nanti berakhir apakah dia mampu menagani Papua,di bandingkan masa kepemimpinan SBY yang jauh lebih baik menagani masalah di Papua,”pungkasnya(res)
