[ad_1]
Pemerintah Sudan menolak permintaan Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Keputusan itu disampaikan Perdana Menteri Abdalla Hamdok kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat ia berkunjung ke Sudan.
Menurut Hamdok, pemerintah transisi Sudan saat ini tidak memiliki mandat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Keputusan Sudan tersebut mengkandaskan upaya AS dalam mendorong negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan Israel. Sebelumnya AS berhasil mendamaikan hubungan Israel dan Uni Emirat Arab.
Israel secara teknis masih berperang dengan Sudan. Mereka tidak memiliki hubungan diplomatik. Rezim mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir selama bertahun-tahun mendukung kelompok garis keras.
Negara yang berada di Afrika Timur itu masuk dalam daftar negara sponsor terorisme AS.
“Hamdok mendesak AS untuk tidak menghubungkan rencana pencabutan Sudan dari daftar sponsor terorisme dan subjek normalisasi dengan Israel,” kata juru bicara Hamdok seperti dikutip dari AFP, Rabu (26/8).
Koalisi yang memimpin protes Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan juga menegaskan bahwa warga Palestina berhak atas tanah mereka dan kehidupan yang bebas dan bermartabat.
Sudan adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pekan lalu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, Haidar Badawi Sadiq, menyatakan saat ini mereka memang memiliki pandangan untuk berdamai dengan Israel, dan membina hubungan yang setara dan sejalan dengan kepentingan Sudan.
Akan tetapi, Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Sudan, Omar Qamar al-Din Ismail, membantah kabar bahwa mereka sedang berunding dengan Israel. Dia juga mengklaim terkejut dengan pernyataan Sadiq.
Pada Februari lalu, PM Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bertemu dengan Kepala Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fatah al-Burhan, secara diam-diam. Diduga Sudan tertarik dengan peralatan militer dan kemampuan intelijen Israel.
Akan tetapi, menurut sumber, proses mediasi antara Sudan dan Israel sudah berlangsung berbulan-bulan.
UEA dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan pada 13 Agustus. Sejumlah pihak, seperti Iran dan Otoritas Palestina, mengecam keputusan itu.
(dea)
[Gambas:Video CNN]
[ad_2]
