Caption Foto: Ketua BEM uncen Eren Wanimbo saat di wawancarai
Jayapura, papuapost.co – Sekertaris Jendral (Sekjen) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) uncen Eren Wanimbo mengungkapkan dalam penetapan sekda Provinsi Papua Presiden Joko Widodo harus berkoordinasi dengan gubernur provinsi Papua terkait Sekda mana yang bisa memahami persoalan Papua dan sesuai rekomendasi Gubernur. (Res)
Eren mengatakan, Kepres no R.314/Adm/TPA/09/2020 Perihal salinan Kepres no 159/TPA thn 2020 murni ada unsur Keberpihakan,Menurutnya seharusnya ada koordinasi kepada Gubernur agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bisa ada komunikasi kerja yang baik.
Jangan sampai Presiden memilih Sekda yang lain sementara keinginan gubernur dan wakil gubernur juga bertentangan ini bisa mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah maka kami sebagai mahasiswa meminta agar Presiden dapat lebih bijak untuk bisa menanyakan langsung kepada Gubernur karena ini berkaitan tentang kerja pemerintah daerah yang butuh sinergitas baik.
“Peresiden R.I tidak bisa mengangkat Sekda sewenang-wenang, Presiden Mustinya Berkordinasi dengan Gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di lingkungan pemprov papua soal siapa yang layak menduduki jabatan SEKDA . UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 5 ayat ( 1) jelas bahwa Gubernur sebagai wakil penerintah Pusat Mempunyai kewenangan utk mengangkat SEKDA utk membantu melaksanakan Tugas sekertaris Daerah. Gubernur yang lebih tahu siapa yang bisa membantunya membangun Papua ,jadi Penerintah Pusat jangan Korup terhadap Kewenangan pemerintah daerah/Provinsi biarkan Gubernur yang menentukan siapa yang bisa Membantunya menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemrov,” kata Wanimbo.
Selain itu Sesuai hasil Seleksi Doren Wakerkwa (DW) yang memperoleh Nilai Tertinggi.
” D.W yang layak Menduduki Jabatan Sekda papua, Seluruh lapisan masyarakat Papua tahu itu karena mereka ikut semua proses seleksi lewat.FB.IG dan Media Resmi lainnya dan D.W adalah figur yang Profesional dalam Menjalankan Tugasnya, Disiplin dan Berintegritas mampu Menyelesaikan masalah-Masalah yang terjadi di tanah papua,” katanya di Jayapura, Senin, (26/10).
Dia mengatakan keputusan pemerintah pusat yang sepihak tanpa memperhatikan kondisi daerah dan keinginan kepala daerah akan menyebabkan gesekan dan ketidakpercayaan masyarakat bersama pemimpin daerah kepada pemerintah pusat.
“Begini – Begini yang membuat Masyarakat Papua Tidak Percaya sama pemerintah Pusat. jangan mancing Mahasiswa dan Masyarakat untuk turun jalan dengan Membawa Pamplet Bertulisan tentang MOSI TIDAK PERCAYA PADA PEMERINTAH PUSAT, maka pemerintah harus bijak,” katanya.
Tokoh Pemuda Provinsi Papua, Maikel Kogoya mengatakan masyarakat hari ini dibuat Bingung dengan keputusan yang diambil oleh Presiden karena jabatan Sekda papua berbicara soal jabatan profesionalisme sesuai karir namun terkesan ada intervensi politik dan ini akan membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pusat Makin menurun.
“Orang yang punya nilai tinggi ada tetapi yang ditunjuk orang yang nilainya di bawah ini orang awam pun akan menilai bahwa ada intervensi Politik, lihat semua yang terlibat hari ini dalam calon Sekda adalah anak-anak Papua dan jika ada kecurigaan bisa cek track rekor mereka dan menanyakan langsung, Nilai tertinggi nomor kesatu Bpk Doren Wakerkwa. Dan yang ke dua Bpk Wasuok Demian Siep di kemanakan . Dan langsung lompat ke urutan ke tiga yang nilai uji kelayakan sangat jauh/rendah di sana beginikah cara pemerintah pusat menipu kami selama ini dan track Record / rekam jejak Bapak Doren Wakerkwa sudah terlihat dan sudah di rasakan Di berbagai elemen mulai dari. A,S,N .provinsi papua birokrasi maupun demokari Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual Tokoh pemuda,” katanya.
Ia menambahkan keputusan Presiden yang sedang viral ini tentunya sudah tidak sesuai dengan Grand Design reformasi birokrasi yang di pertajam
