Pengakuan Tentara Myanmar, Perkosa dan Kubur Warga Rohingya

Dua mantan tentara Myanmar bersaksi lewat sebuah video mengenai kekejaman terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Hal itu diungkapkan oleh sebuah kelompok hak asasi manusia, Fortify Rights, Selasa (8/9).
 
Pengakuan itu diutarakan oleh Myo Win Tun (33) dan Zaw Naing Tun (30) dan direkam pada Juli ketika para tentara berada dalam tahanan Tentara Arakan, sebuah kelompok gerilyawan etnis di Rakhine yang terlibat konflik bersenjata dengan pemerintah.
 
Video tersebut juga dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Fortify Rights telah mengunggah video itu di situs berbagi video.
 
Associated Press tidak dapat memastikan apakah kedua mantan tentara itu membuat pernyataan di bawah tekanan.
 

Dalam video terpisah, kedua tentara itu terlihat duduk dengan kaku dalam seragam militer saat suara laki-laki di luar layar mengajukan pertanyaan kepada mereka.
 
Rincian dalam menjawab setiap pertanyaan dan jawaban mengenai peristiwa yang terjadi sekitar tiga tahun lalu, membuktikan bahwa konten tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan.
 
Tapi penjelasan mereka mewakili sejumlah besar laporan kekejaman yang dikumpulkan oleh penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pekerja hak asasi manusia independen. Mereka mengumpulkan keterangan dari pengungsi Rohingya di Bangladesh.
 
Myo Win Tun mengatakan atasannya, Than Htike memerintahkannya untuk menembak apa pun ketika menyerang desa Rohingya. Dalam satu operasi, tentara Myanmar telah membunuh dan mengubur 30 orang yakni delapan wanita, tujuh anak-anak, 15 pria dan orang tua.
 
Dia mengatakan bahwa unitnya telah menembak orang-orang tepat di dahi mereka dan menendang tubuh mereka ke dalam lubang. Unitnya juga memperkosa wanita sebelum dibunuh. Win Tun mengaku melakukan satu pemerkosaan.
 
Unitnya juga mengambil ponsel, laptop, dan menyita hewan ternak. Sementara itu, Zaw Naing Tun menceritakan bagaimana unitnya “memusnahkan” 20 desa Rohingya.
 

Sekitar 80 orang tewas, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Pembunuhan itu disetujui oleh komandan batalionnya, Letnan Kolonel Myo Myint Aung.
 
Dalam satu insiden, sepuluh warga desa yang dicurigai tergabung dalam kelompok pemberontak Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army ditangkap dan diikat. Kemudian mereka ditembak atas perintah kapten. Naing Tun mengaku bahwa dia adalah salah satu penembak.
 
Naing Tun juga mengaku berada di lokasi ketika seorang sersan dan seorang kopral memperkosa tiga wanita Rohingya ketika menggeledah rumah. Tapi dia mengaku tidak melakukan pemerkosaan apa pun.
 
Dia ambil bagian dalam penjarahan ketika menggerebek pasar, perwira unitnya mengatakan “apa yang Anda ambil adalah apa yang Anda dapatkan”.
 
“Kami masuk ke pasar, menghancurkan kunci dan pintu, lalu kami mengambil uang, emas, pakaian, makanan, dan telepon genggam,” ujarnya.
 
Kesaksian itu menjadi pengakuan publik pertama yang diutarakan oleh tentara Myanmar atas keterlibatannya dalam pembantaian, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya terhadap etnis Rohingya di negara dengan mayoritas penganut agama Buddha itu.
 
Fortify Rights mengatakan dua mantan prajurit militer itu melarikan diri dari Myanmar pada bulan lalu dan diyakini berada dalam tahanan Pengadilan Kriminal Internasional di Belanda yang memeriksa kekerasan terhadap etnis Rohingya.
 
Fortify Rights mengatakan dua mantan tentara itu meminta perlindungan dari otoritas Bangladesh pada Agustus lalu.
 
Pejabat Bangladesh kemudian menyampaikan keberadaan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan mengatakan bahwa keduanya sudah tidak lagi berada di Bangladesh.
 
“Pengakuan ini menunjukkan apa yang sudah lama kami ketahui, yaitu tentara Myanmar adalah tentara nasional yang berfungsi dengan baik yang beroperasi dengan struktur komando yang spesifik dan terpusat,” kata Kepala Fortify Rights, Matthew Smith, dalam sebuah pernyataan.
 

“Komandan mengontrol, mengarahkan, dan memerintahkan bawahannya. Dalam kasus ini, komandan memerintahkan prajurit untuk melakukan tindakan genosida dan memusnahkan Rohingya, dan itulah yang mereka lakukan,” ujarnya.
 
Fortify Rights mendesak agar dua mantan tentara itu diadili oleh ICC dan menempatkan mereka dalam program perlindungan saksi.

(ans/dea)

[Gambas:Video CNN]