Libanon di Tengah Jurang Krisis Ekonomi dan Perang Saudara

Amuk penduduk Libanon memuncak pada Oktober 2019 setelah mereka merasa rezim yang memerintah bertahun-tahun tidak bisa meningkatkan taraf kesejahteraan.

Mereka protes karena rezim pemerintah malah asyik berebut kekuasaan dan seolah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.

Kini Libanon kembali masuk ke masa-masa sulit dan rentan konflik, seolah membawa kembali kenangan perang saudara yang menelan ribuan korban nyawa pada 1975 sampai 1990-an.

Penduduk Libanon meminta pemerintah bertanggung jawab atas tindak korupsi yang semakin menggurita dan terus bertambahnya tingkat kemiskinan di negara itu.

Sejak demonstrasi besar-besaran terjadi akhir tahun lalu, nilai tukar mata uang Pound Libanon terjun bebas hingga mencapai 4.000 per US$1.

Alhasil, harga barang-barang dan bahan makanan merangkak naik. Pemerintah Libanon pun tidak sigap menghadapi situasi.

Alhasil, 75 persen masyarakat Libanon jatuh miskin dan mengandalkan bantuan pemerintah.

Di sisi lain, rezim pemerintah masih main mata dengan faksi politik terbesar di Libanon, Hizbullah. Bahkan pemerintah sempat mengusulkan untuk menerapkan pajak WhatsApp yang dinilai masyarakat tidak logis.

Seperti kebanyakan negara, pemerintah Libanon pun menghadapi para demonstran dengan mengerahkan aparat.

Demo itu meletup pertama kali di kota Tripoli di wilayah utara. Seorang pengunjuk rasa, Fawaz Fouad Samman (26), tewas akibat ditembak aparat.

Hal itu membuat gelombang unjuk rasa menyebar hingga ibu kota Beirut.

Pandemi virus corona (Covid-19) memperburuk krisis ekonomi di Libanon. Akibat pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown), tidak sedikit penduduk yang kehilangan pendapatan bahkan pekerjaan.

Di sisi lain, para demonstran yang menuntut pemerintahan bersih juga harus menghadapi kelompok pendukung Hizbullah yang menyokong pemerintah. Jika kondisi itu terus terjadi dikhawatirkan akan memicu konflik sektarian seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu.

Menurut laporan lembaga bantuan kemanusiaan Save the Children, ada sekitar satu juta penduduk dan 500 ribu anak-anak Libanon yang berada dalam kondisi rentan kesulitan bahan makanan akibat krisis ekonomi itu.

Apalagi Libanon juga dihuni penduduk Palestina dan Suriah yang lari akibat peperangan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan di wilayah tempat mengungsi, maka mereka hanya mengandalkan bantuan untuk mendapatkan makanan, bahan bakar, air bersih dan kebutuhan dasar lain.

papuapost.co/wp-content/uploads/2020/07/Libanon-di-Tengah-Jurang-Krisis-Ekonomi-dan-Perang-Saudara.jpeg” alt=”An anti-government protester throws back a tear gas canister against the riot police, during ongoing protests against the Lebanese central bank’s governor and against the deepening financial crisis, at Hamra trade street, in Beirut, Lebanon, Tuesday, Jan. 14, 2020. Lebanese security forces lobbed tear gas at protesters WHO responded with rocks outside the country’s central bank Tuesday, a violent turn after demonstrators returned to the streets following a weekslong lull. (AP Photo/Hussein Malla)” title=”Demo Anti Pemerintah di Libanon”/>Ilustrasi demonstrasi penduduk Libanon menentang rezim pemerintah yang dinilai korup. (AP Photo/Hussein Malla)

Bahkan di masa pandemi, satu dari lima keluarga di Libanon dilaporkan terpaksa berpuasa karena tidak mempunyai bahan makanan.

“Krisis itu menghantam semuanya, keluarga Libanon serta para pengungsi Palestina dan Suriah. Kita akan melihat anak-anak mati akibat kelaparan sebelum akhir tahun,” kata Direktur Save the Children Libanon, Jad Sakr.

(ayp/ayp)

[Gambas:Video CNN]