Kampanye Pemilu Myanmar Tetap Digelar di Tengah Pandemi

Kampanye pemilihan umum di Myanmar tetap digelar di tengah pandemi Covid-19. Kampanye yang dimulai pada Selasa (8/9) diperkirakan akan dimenangkan oleh Partai Liga Nasional (NLD) yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi.

Pandemi virus corona nyaris mengancam akan menggagalkan pemungutan suara. Myanmar saat ini memiliki 1.518 kasus infeksi corona dengan delapan kematian.

Pada Agustus lalu, Suu Kyi melalu Facebook mengingatkan alasan partainya memerlukan suara rakyat saat pemilu tahun ini.

“Kami tidak bisa begitu saja mendapatkan lebih dari 50 persen kursi terpilih seperti pada demokrasi normal,” tulisnya seperti mengutip AFP.

Pandemi disebut tidak akan menghalangi para pendukung NLD untuk memberikan hak suaranya. Hal itu terlihat dari maraknya permintaan pernak-pernik NLD. Sejumlah toko percetakan dibanjiri pesanan untuk memproduksi stiker, kaus, dan aksesoris masker dengan logo partai NLD.

Kendati demikian, reputasi Suu Kyi yang sempat dihujani pujian sebagai ikon demokrasi itu telah jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu karena Suu Kyi dituduh melakukan genosida terhadap komunitas Muslim Rohingya.

Dukungan untuk NLD juga masih mengalir di sebagian besar wilayah mayoritas, kendati proses perdamaian mulai menurun yang menjadi keuntungan bagi partai-partai etnis minoritas.

Rival utama NLD, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berpihak pada militer melihat hal ini sebagai sebuah peluang.

“Saya mencoba membangun pemahaman dengan partai-partai etnis,” kata pemimpin USDP, Than Htay kepada AFP.

Kendati mengantongi izin, kampanye akan dibatasi dengan maksimal 50 pendukung karena ada kekhawatiran potensi penularan virus corona saat kampanye dan pemilu.

Analis Richard Horsey yang bermarkas di Yangon mengatakan banyak pihak yang menyerukan agar pemilu ditunda, tapi Suu Kyi enggan melakukannya.

Jika pemilu ditunda, secara teoritis, maka penundaan selama lebih dari dua bulan akan menyebabkan krisis konstitusional dan bahkan seruan terhadap keadaan darurat.

Tapi Horsey memperkirakan, baik pemerintah maupun militer akan mencapai konsensus untuk mencegah dampak politik apa pun. Banyak pengamat memperkirakan pemungutan suara akan dibatalkan di daerah konflik terburuk, termasuk negara bagian Rakhine.

Rakhine juga menjadi lokasi pihak militer untuk mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2017, operasi itu berujung pada tuduhan genosida.

Phil Robertson dari Human Rights Watch memperingatkan pencabutan kewarganegaraan dan hak para pengungsi, serta sebagian besar masih berada di Myanmar menimbulkan “keraguan mendasar” tentang kredibilitas pemilu.

(ans/evn)

[Gambas:Video CNN]