[ad_1]
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampaknya mengalihkan rencana pencaplokan sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordania setelah gagal mendapatkan dukungan dari dalam dan luar negeri, dan saat ini hendak memperluas daerah pemukiman ilegal.
Netanyahu dilaporkan mengincar daerah yang dapat menghubungkan pemukiman ilegal Ma’ale Adumim yang besar dengan Yerusalem Barat.
Setelah gagal mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menganeksasi sepihak tanah Palestina di Tepi Barat, Netanyahu tampaknya berniat memuaskan kelompok sayap kanan di Israel dengan memperluas wilayah pemukiman kontroversial di timur Yerusalem Timur. Jika rencana itu dilakukan maka akan menghancurkan setiap kemungkinan solusi dua negara untuk perdamaian dengan Palestina.
Biro Nasional Pembela Tanah dan Pemukiman Penentang Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan dalam laporan mingguannya pada Senin (10/8) lalu bahwa pemerintah Israel berupaya membangun ribuan unit pemukiman di tanah al-Tur, Anata, al-Eizariya, dan Abu Dis desa-desa di area E1 (East 1) dalam proyek pemukiman Yerusalem yang lebih besar.
“(Ini) akan menutup sepenuhnya wilayah timur Yerusalem dan mengepung wilayah Anata, Al-Tur, dan Hizma. Proyek pemukiman akan menghubungkan semua pemukiman di wilayah timur dan di luar batas Kota Pendudukan Israel di Yerusalem dengan pemukiman lain di Moshe Laion. Dengan demikian, desa-desa Arab terkepung dan mencaplok wilayah yang luas di Tepi Barat ke perbatasan Yerusalem,” kata laporan itu, seperti dilansir Al Monitor, Rabu (12/8).
Langkah Israel itu segera mendapat tanggapan. Uni Eropa bersama 15 negara Eropa menyerahkan surat pada 6 Agustus kepada Kementerian Luar Negeri Israel yang memprotes pembangunan pemukiman di Givat Hamatos di area E1.
Eropa menolak rencana Israel untuk memajukan rencana konstruksi di wilayah Yerusalem di luar Garis Hijau. Mereka menjelaskan bahwa aktivitas di wilayah pemukiman tidak akan ditoleransi.
“Pemukiman itu ilegal menurut Hukum Humaniter Internasional. Setiap pembangunan pemukiman lebih lanjut di daerah yang sensitif secara strategis ini akan memiliki dampak yang menghancurkan pada Negara Palestina yang berdekatan, serta sangat merusak kemungkinan solusi dua negara yang dinegosiasikan sejalan dengan parameter yang disepakati secara internasional,” demikian isi nota keberatan Uni Eropa.
15 negara yang menandatangani nota itu adalah Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, dan Swedia.
Anggota Komite Eksekutif PLO, Hanan Ashrawi, mengingatkan masyarakat dunia tentang komitmen yang dibuat oleh AS untuk memastikan pemukiman Israel segera diatasi. Dalam serangkaian kicauan di Twitter pada 7 Agustus, Ashrawi mengutip surat jaminan AS tahun 1991 bahwa bahwa pemukiman adalah “penghalang bagi perdamaian”.
Sementara itu, Josh Mitnick, koresponden asing yang berbasis di Tel Aviv mengatakan kepada Al-Monitor bahwa keputusan pembangunan pemukiman di wilayah E1 kemungkinan taktik Netanyahu untuk mengalihkan perhatian publik dari pandemi dan krisis ekonomi di Israel, ketika koalisinya mulai melemah.
“Ini juga mungkin berfungsi sebagai pengingat bagi basis sayap kanannya bahwa dia masih merupakan kesempatan terbaik mereka untuk memastikan kendali berkelanjutan Israel atas seluruh wilayah yang diduduki di West Bank,” ujarnya.
Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B’tselem, rencana pembangunan pemukiman induk E1 disetujui pada 1999. Ini mencakup sekitar 1.200 hektare tanah yang sebagian besar di antaranya dinyatakan Israel sebagai tanah negara dalam prosedur yang meragukan secara hukum.
Selama 1990-an, tanah-tanah ini dijadikan bagian dari yurisdiksi pemukiman Ma’ale Adumim, sehingga sekarang luasnya sekitar 4.800 hektare.
Rencananya, kawasan yang dikenal sebagai East 1 atau E1, akan memotong bagian utara Tepi Barat dari bagian selatan dan menimbulkan hambatan besar bagi pembentukan negara Palestina.
 |
Pelaksanaan rencana konstruksi di E1 akan menciptakan blok kota antara Ma’ale Adumim dan Yerusalem, memperburuk isolasi Yerusalem Timur dari sisa Tepi Barat dan mengganggu persentuhan teritorial antara bagian utara dan selatan Tepi Barat.
Sementara para pejabat Israel terus berdebat, tidak ada diskusi yang berfokus pada hukum internasional atau hak-hak rakyat Palestina. Impunitas Israel terus berlanjut terutama karena sikap apatis Amerika Serikat dan ketidakmampuan seluruh dunia menghadapi pelanggaran yang dilakukan Israel.
(ans/ayp)
[Gambas:Video CNN]
[ad_2]
