Caption foto : Emus Gwijangge anggota Komisi I DPR Papua
Jayapura (papuapost.co)-Terkait Hasil pengumuman tes CPNS di Provinsi Papua yang banyak menuai protes hampir di semua 28 Kabupaten yang ada menjadi sorotan Legislator Papua.
Emus Gwijangge Anggota komisi I DPR Papua yang membidangi Hukum,Pemerintahan,dan HAM,Hubungan luar negeri mengungkapkan jika dalam pengumuman hasil CPNS kesalahan terletak pada sistem online dan offline.
Padahal beberapa bulan sebelum tes di laksanakan Gubernur bersama Bupati menghadap Presiden kemudian telah di sepakati khusus bagi Papua tes akan di lakukan secara Offline.
“Jadi semua itu di serahkan ke pemerintah daerah namun nyatanya yang lolos berbanding terbalik ada yang 100 persen OAP seperti di paniai dan ada yang 80 persen non OAP seperti di Oksibil,”ungkapnya, Kamis (6/8/2020)
Dari hasil inilah maka banyak aksi protes yang di layangkan para pencari kerja hampir di semua kabupaten wilayah pegunungan yang merasa tidak adil dan puas akan hasil pengumuman CPNS.
Menurut Emus seharusnya Non OAP harus mempunyai kesadaran menghormati hak kesulungan Orang Asli Papua di atas negerinya sendiri, sebab selama ini sudah cukup semua lahan dan lapangan pekerjaan di kuasai oleh Non OAP mulai dari kepemilikan tanah,pekerjaan swasta hingga sebagai pemangku jabatan dalam pemerintahan.
“Hak kesulungan seperti PNS sampai ke pedalaman kenapa semua mau di ambil sama pendatang ,ada rasa malu tidak sama orang asli Papua yang punya tanah ini lalu kalau sudah begini orang papua mau di kemanakan,”ujarnya yang mewakili 250 suku yang ada di Papua
Emus mengatakan pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan bagi OAP untuk mendapatkan pekerjaan di tanahnya sendiri, agar tidak ada lagi tuntutan kepada Negara yang di anggap selalu menganak tirikan orang asli Papua.
“Semua jabatan kan sudah di ambil alih sama Non OAP sekarang kasih kesempatanlah bagi anak anak asli Papua buat berkarya mengabdi kepada Negara,bahkan sampai pada kuota IPDN dan Militer tni /Polri semua di ambil alih oleh Non OAP sikap-sikap seperti inilah yang membuat orang papua ingin merdeka dan lepas dari NKRI,”tegasnya
Padahal lanjut Emus ada tertuang UU ke khususan dalam Otonomi Khusus namun selama ini UU ini tidak berlaku bagi OAP,yang sebenarnya terjadi di Papua selama ini semua di ambil alih Non OAP.
“Contoh hampir semua ruko,sampai tempat jual pinang semua orang pendatang yang kuasai lalu di mana keadilan bagi rakyat Papua berarti UU no 21 otonomi khusus tidak berlaku di Papua,”ucapnya
Untuk itu Ia meminta kepada semua kepala daerah Bupati-Bupati di 29 Kabupaten/kota untuk segera mengganti semua kepala BKD, sebab kinerja kepala BKD di anggap gagal dalam memperjuangkan hak-hak OAP.
“Kepala BKD di 29 Kabupaten/kota copot saja jabatanya satupun tidak boleh di kasih tinggal, semua harus di ganti terutama jangan di jabat oleh Non OAP karena semua punya kepentingan di situ belum lagi ada permainan money politik atau uang, berhenti hari ini,” pinta Emus
Dan kepada Bupati,Wakil Bupati dan Sekda seharusnya bisa mengkawal jalannya proses tes hingga pengumuman CPNS karena sudah banyak orang papua yang menyandang gelar sarjana.
“Ya karena anak-anak Papua ini tidak di bina dengan baik akahirnya mereka lari kemana-mana yang akhirnya membuat kacau di Papua, jadi tolong kepala daerah lihat anak-anak kita di daerah itu nasib pekerjaan mereka itu bagaiamana,”tutur Emus
Sebelumnya banyak terjadi aksi demo di beberapa kabupaten terkait hasil pengumuman tes CPNS bahkan berakhir dengan pengerusakan dan pembakaran kantor Pemerintah seperti di Kabupaten Lanny Jaya,Nduga,Pengunugan Bintang,Yalimo (res)
